Partai politik adalah salah satu
komponen yang penting di dalam dinamika perpolitikan sebuah bangsa. Partai
politik dipandang sebagai salah satu cara seseorang atau sekelompok individu
untuk meraih kekuasaan, argumen seperti ini sudah biasa kita dengar di berbagai
media massa ataupun seminar-seminar yang kita ikuti khususnya yang membahas
tentang partai politik. Dalam tema kali ini saya ingin menganalisa fenomena
partai politik dalam kancah perpolitikan nasional antara yang seharusnya
terjadi dan yang senyatanya terjadi. Di Indonesia partai politik menjadi alat
untuk menjembatani para elit politik untuk mencapai kekuasaan politik dalam
negara. Biasanya partai politik ini adalah organisasi yang mandiri dalam hal
finansial, memiliki platform atau haluan politik tersendiri, mengusung
kepentingan-kepentingan kelompok dalam urusan politik, dan turut menyumbang
political development sebagai suprastruktur politik.
Di era reformasi dimana keran
kebebasan kembali dibuka setelah lama dipasung ketika masa Orde Baru
berlangsung membuat banyak partai politik menjadi meningkat dalam hal jumlah.
Diakui atau tidak dalam era sekarang ini sistem yang menganut jumlah partai
yang banyak (multipartai) membuat kinerja negara yang menganut sistem
presidensil menjadi tidak efektif. Hal itu, terbukti dalam pemerintahan yang
terbentuk di masa reformasi, mulai dari pemerintahan BJ. Habibie, pemerintahan
Abdurrahman Wahid, dan pemerintahan Megawati sampai ke pemerintahan SBY jiilid
1 maupu jilid 2 dewasa ini. Keperluan mengakomodasikan kepentingan banyak
partai politik untuk menjamin dukungan mayoritas di parlemen sangat menyulitkan
efektifitas pemerintahan, termasuk pemerintahan SBY-Boediono yang ada sekarang.
Partai baru banyak bermunculan dengan
wajah-wajah lama dari era perpolitikan terdahulu atau bahkan merupakan sosok
yang “dibuang” dari partai sebelumnya. Dalam hal ini saya mencontohkah Partai
Hanura dan Gerindra, dimana partai ini juga termasuk partai baru yang cukup
sukses didalam pemilu tahun 2009. Partai politik yang tergolong baru juga
tergolong mempunyai kans yang kuat untuk meraih massa dengan pandangan baru
yang mengatasnamakan kekecewaan publik terhadap kinerja parta politik yang ada
saat ini, karena memang sulit dibantah keadaan partai politik yang ada saat ini
semakin membuat publik kurang percaya dengan kredibilitas partai yang ada
mengingat banyaknya kasus yang membelit satu per satu partai yang ada saat ini.
Menurut Mac Iver, partai politik
adalah suatu perkumpulan terorganisasi untuk menyokong suatu prinsip atau
kebijaksanaan, yang oleh perkumpulan itu diusahakan dengan cara-cara yang
sesuai dengan konstitusi atau UUD agar menjadi penentu cara melakukan
pemerintahan. Perkumpulan-perkumpulan itu diadakan karena adanya kepentingan bersama.
Oleh karena itu, seringkali suatu perkumpulan atau ikatan diadakan untuk
memenuhi atau mengurus kepentingan bersama dalam masyarakat. Selain mempunyai
kepentingan bersama, suatu perkumpulan khususnya partai politik, akan muncul
karena anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang
sama.
Pada umumnya, para ilmuwan politik biasa
menggambarkan adanya 4 (empat) fungsi partai politik. Keempat fungsi partai
politik itu menurut Miriam Budiardjo, meliputi sarana: (i) sarana komunikasi politik,
(ii) sosialisasi politik (political socialization), (iii) sarana
rekruitmen politik (political recruitment), dan (iv) pengatur konflik
(conflict management). Dalam istilah Yves Meny dan Andrew Knapp,
fungsi partai politik itu mencakup fungsi (i) mobilisasi dan integrasi, (ii)
sarana pembentukan pengaruh terhadap perilaku memilih (voting patterns);
(iii) sarana rekruitmen politik; dan (iv) sarana elaborasi pilihan-pilihan
kebijakan.[1]
Semenjak
lumpuhnya demokrasi berdasarkan kepada partai politik dan munculnya suekarno
dengan system Politik Demokrasi Terpimpin, pandangan masyarakat terhadap partai
menjadi kurang baik. Disamping peranan partai yang sudah merosot tumbuhlah pula
anggapan bahwa partai adalah penyebab ketidak stabilan politik.[2] Lalu
dengan melihat bahwa masyarakat tersusun atas berbagai kelompok kepentingan
yang merupakan kumpulan orang-orang berada di dalam lingkungan lapangan hidup
yang sama maka dibentuklah Golongan Karya untuk mengumpulkan dan menyimpulkan
keseluruhan kepentingan-kepentingan tersebut. Dengan demikian maka berbagai
kepentingan yang hidup dan tumbuh di dalam masyarakt Indonesia disalurkan dan
diwakili melalui suatu lembaga yang terorganisir dari pusat system politik
yaitu Golongan karya.
Kekuatan
mesin politik Partai Golkar patut diperhitungkan, baik di tingkat nasional
maupun daerah. Melalui mekanisme organisasi yang dimiliki, partai berlambang
pohon beringin di Indonesia siap memaksimalkan kekuatan yang dimiliki mencapai
target politiknya. Partai Golkar di inodenesia merupakan sebuah partai yang
besar dan tidak kita ragukan juga bahwa partai berlambang pohon bringin
tersebut sudah mengenyam kekuasaan di Indonesia sangat lama. Sementara itu,
dari perspektif baru partai politik dilihat sebagai sebuah sistem yang
berhubungan dengan masyarakat, pemerintah dan organisasi partai politik itu
sendiri. Pada saat Partai Golkar mendukungan kebijakan pemerintah untuk
menaikan harga BBM, maka pada saat itu partai Golkar dapat dilihat sebagai
bagian pemerintahan SBY yang berfungsi mengkomunikasikan gagasan kebijakan
pemerintah kepada masyarakat. Namun, sikap ini berubah pada saat Sekjen Partai
Golkar, Idrus Marcham memutuskan untuk menolak rencana kebijakan peme¬rintah.
Keputusan yang dibuat dalam rapar internal organisasi tersebut dapat dilihat
sebagai keputusan Partai Golkar sebagai sebuah organisasi.
Partai
berlambang pohon beringin ini mempunyai masa kejayaan pada masa orde baru di
mana partai ni berkuasa sangat lama sekali. Oleh karena itu sejarah partai
golkar dalam system politik Indonesia sangatlah bagus karena sudah banyak
berkuasa di negeri ini baik di pusat maupun di daerah kader-kader partai Golkar
berkuasa dan memperjuangkan hak aspirasi masyarakat. Faktor yang sangat
berpengaruh dalam partai Golkar di perpolitikan Indonesia adalah munculnya
Partai Golkar sebagai partai pemerintah yang secara tegas mendasarkan
dukungannya kepada pegawai negeri. Sejalan dengan usaha Golkar untuk menghimpun
pegawai negeri, keputusan Mendagri untuk melarang pegawai negeri di dalam
partai politik banyak sekali mempengaruhi kemerosotan pendukung partai politik.[3]
